PAN Mendukung Kapolri Usut Tuntas Dugaan Penyadapan Presiden, Keselamatan Kepala Negara Harus Dilindungi

JAKARTA – Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung langkah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto beserta jajaran penyidik Polri untuk mengusut tuntas dugaan tindak pidana penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. PAN menilai, perkara tersebut merupakan persoalan serius yang menyangkut keamanan negara, kerahasiaan komunikasi kenegaraan, serta kepentingan nasional.

Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Fraksi PAN MPR RI, Sarifuddin Sudding menegaskan bahwa dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden tidak boleh dipandang sebatas persoalan pelanggaran prosedur penggunaan perangkat atau sistem penyadapan kepolisian. Apabila terbukti dilakukan tanpa kewenangan dan dasar hukum, tindakan tersebut berpotensi mengancam keamanan komunikasi kenegaraan, kerahasiaan informasi strategis, serta kepentingan nasional.

Karena itu, PAN meminta Polri melakukan penyidikan secara objektif, transparan, profesional, dan kredibel tanpa intervensi maupun perlakuan istimewa terhadap siapa pun. Ia juga mendorong penyidik mendalami kemungkinan adanya unsur tindak pidana makar sebagaimana diatur dalam Pasal 191 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), apabila ditemukan bukti mengenai maksud untuk merampas kemerdekaan Presiden atau membuat Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan.

Menurutnya, pengusutan perkara ini harus dilakukan secara menyeluruh dengan mengungkap seluruh rangkaian peristiwa berdasarkan bukti-bukti hukum yang ada. Setiap pihak yang diduga terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan tingkat keterlibatan dan pembuktian hukum masing-masing. Tidak boleh ada pihak yang memperoleh perlakuan khusus ataupun merasa kebal terhadap hukum.

PAN juga mendorong Polri melakukan penelusuran forensik digital, mengamankan seluruh bukti elektronik, serta memastikan tidak terjadi penghilangan atau perusakan barang bukti. Langkah tersebut penting untuk mengungkap dugaan tindak pidana secara komprehensif sekaligus memastikan keamanan komunikasi Presiden tetap terlindungi, mengingat informasi strategis yang dibahas kepala negara berkaitan langsung dengan kebijakan pemerintahan, pertahanan, keamanan, dan diplomasi.

Sarifuddin Sudding menegaskan bahwa dukungan PAN terhadap Kapolri dan institusi Polri bukanlah dukungan tanpa syarat, melainkan dukungan terhadap penegakan hukum yang profesional, berintegritas, dan berkeadilan. PAN berharap kepemimpinan Kapolri yang baru dapat terus memperkuat reformasi kepolisian, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta membuktikan bahwa hukum berlaku sama bagi semua orang, tanpa memandang jabatan, pangkat, kedudukan, maupun kedekatan dengan kekuasaan.