KONSOLIDASI STRUKTUR

• Pembentukan kepengurusan partai sampai tingkat ranting

Menjalankan Musyawarah Wilayah, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang dan Musyawarah Ranting di Seluruh Indonesia

• Penyiapan Saksi Untuk Pemilu 2029.

Peranan saksi sangat penting untuk menjaga kepentingan partai dalam pemilu dan  sekaligus menjadi bagian dari kontribusi PAN untuk menciptakan pemilu yang bersih,  jujur dan adil. Dengan memiliki data-data yang akurat dan SDM saksi yang kredibel akan  menjamin target-target perolehan suara PAN di setiap TPS di seluruh Indonesia dan PAN  bisa menjadi referensi yang terpercaya dalam penegakan hukum pelaksanaan pemilu. Oleh  karena itu pengelolaan SDM saksi perlu ditangani secara khusus oleh kelembagaan  dengan dibentuknya BADAN SAKSI PARTAI yang bersifat vertikal dikendalikan oleh partai, berdasarkan prinsip manajemen yang baik, dan bersifat independen terhadap semua  kader partai calon-calon legislatif maupun eksekutif dalam pemilu.

• Kantor Partai

Kantor partai adalah faktor kunci untuk konsolidasi organisasi yang terencana dan  sistematis. Tidak mungkin sistem organisasi partai bisa dibangun tanpa didukung oleh  pusat administrasi dan kordinasi yang kokoh dan melembaga. Secara bertahap PAN harus  mampu memiliki kantor partai disemua jenjang struktur sebagai pusat kegiatan partai  dalam pengabdian partai ditengah masyarakat. Dalam rangka pengelolaan kantor partai  secara nasional dibentuk BADAN PENGELOLAAN ASET PARTAI.

• Keuangan Partai.

PAN perlu beranjak menuju sistem pengelolaan keuangan yang modern dimana partisipasi  dan transparansi menjadi ciri utamanya. Sistem fundraising yang tertutup tidak saja  cenderung melanggar prinsip demokrasi modern, tetapi juga bisa berdampak pada  kemandirian dan kebersamaan di dalam partai. Perlu dilakukan inovasi terkait dengan  sistem fundraising yang lebih inklusif dan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi  seluruh kader partai.

• Konsolidasi Dengan Kader Di Eksekutif Dan Legislatif.

Tujuan utama partai politik adalah merebut kekuasaan untuk membuat kebijakan. Penting  untuk membangun jalur komunikasi dan kordinasi yang intensif dengan seluruh kader  yang menempati posisi di eksekutif dan legislatif. Tidak saja agar kebijakan partai bisa  dijalankan secara taktis oleh para kader, tetapi juga agar partai dapat memiliki perspektif  yang kaya tentang peta politik nasional dan lokal.  Dalam hubungannya dengan kader-kader partai yang ada di eksekutif diciptakan  mekanisme komunikasi dalam bentuk rakor yang dilakukan secara reguler oleh struktur struktur partai di tingkat nasional, provinsi, dan kota/kabupaten. Dalam hubungannya  dengan legislatif, struktur partai di semua tingkatan melakukan fungsi-fungsi  pengendalian dan koordinasi terhadap kader-kader partai yang berada di legislatif pada  strata yang sama.