Putri Zulhas Soroti Akses Pembalut dan Hak Pendidikan, Kisah Yezha Jadi Perhatian Fraksi PAN

Kisah Yezha Destya yang kesulitan membeli pembalut saat mengalami menstruasi menjadi perhatian Ketua Fraksi PAN DPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan. Dalam kesempatan tersebut, sebagaimana dikutip dari Instagram @putri_zulhas pada Senin (9/11), dalam Lapor PAN (Partai Amanat Nasional), Putri Zulhas menegaskan bahwa pembalut merupakan kebutuhan esensial perempuan yang seharusnya dapat diakses dengan mudah dan terjangkau.

Yezha mengungkapkan pengalaman pilunya ketika tidak memiliki uang untuk membeli pembalut pada hari pertama menstruasi. Ia bercerita bahwa sebelumnya hanya memiliki uang Rp15.000 untuk memenuhi kebutuhan makan selama tiga hari.

“Waktu itu kan tiga hari sebelumnya masih ada uang Rp15.000. Kepake tiga hari, jadi sehari buat makan Rp5.000, Rp5.000, Rp5.000. Udah habis uangnya, pokoknya tahunya malah haid,” ujar Yezha Destya.

Yezha juga menceritakan kondisi kehidupannya yang tidak mudah. Kedua orang tuanya telah berpisah sejak dirinya masih kecil. Selain itu, ia mengaku sudah jarang bersekolah dan pernah beberapa kali kabur dari asrama karena merasa kebingungan menghadapi situasi yang dialaminya.

Di tengah kondisi tersebut, Yezha masih menyimpan cita-cita untuk melanjutkan pendidikan dan menjadi seorang psikolog. “Aku waktu itu pengen jadi Psikolog,” ungkap Yezha saat ditanya mengenai cita-citanya oleh Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN Uya Kuya.

Menanggapi keinginan Yezha untuk kembali bersekolah, PAN memberikan dukungan dan memastikan bahwa kebutuhan pendidikannya akan diupayakan. “Mau sekolah lagi ya? Kamu sekolah, yang bener nanti setelah ini kita urusin ya. Sekolahnya yang penting kamu betul-betul niat sekolah. Insya Allah kalau ada niat itu jalan bisa terbuka dari manapun,” ujar Putri Zulhas.

Yezha pun menyampaikan rasa terima kasih kepada Lapor PAN yang telah membantu dirinya. “Terima kasih buat Lapor PAN udah bantu aku,” ucapnya.

Pada kesempatan tersebut, Putri Zulhas menjelaskan bahwa persoalan keterjangkauan pembalut menjadi salah satu isu yang turut disoroti Fraksi PAN di DPR RI. Menurutnya, pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen terhadap pembalut perlu dikaji kembali karena produk tersebut bukan merupakan barang mewah, melainkan kebutuhan dasar perempuan.

“Ini adalah pengingat bahwa pembalut itu memang hak dasar bagi perempuan dan kita akan kawal terus agar pembalut ini nanti aksesnya bisa lebih mudah, lebih murah dan juga kalau bisa tadi justru ada bantuan, ada subsidi bagi orang-orang yang memang membutuhkan dan tidak mampu,” kata Putri Zulhas.

Ketua Fraksi PAN DPR RI itu menegaskan bahwa Fraksi PAN akan terus menyuarakan kebijakan yang dapat memperluas akses perempuan terhadap kebutuhan menstruasi, termasuk melalui evaluasi perpajakan dan kemungkinan dukungan subsidi bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Selain aspek keterjangkauan, Putri Zulhas juga menyoroti persoalan lingkungan akibat penggunaan pembalut sekali pakai. Ia menyampaikan bahwa sekitar 26 ton sampah pembalut dihasilkan setiap tahun, sementara 95 persen perempuan di Indonesia menggunakan pembalut sekali pakai. Sampah pembalut juga menjadi perhatian karena masuk dalam kategori limbah yang memerlukan penanganan khusus.

Dalam kasus Yezha, Putri Zulhas memastikan bahwa kondisinya akan menjadi perhatian dan turut disuarakan di DPR RI. “Casenya Yezha nanti insya Allah menjadi perhatian dan kita juga akan suarakan (di DPR) juga,” kata Putri Zulhas.